Dorong Sekolah Rakyat Bernuansa Hindu

1 day ago 3
ARTICLE AD BOX
DENPASAR, NusaBali
Anggota Komisi VIII DPR RI, dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dapil (daerah Pemilihan) Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana berkomitmen penuh untuk mendorong lahirnya sebuah model pendidikan baru yang menyasar langsung masyarakat kurang mampu di Bali. 

Gagasan itu dituangkan dalam rencana pendirian ‘Sekolah Rakyat’ bernuansa Hindu. Sekolah Rakyat ini sebuah lembaga pendidikan dengan pola berasrama yang tidak hanya mengedepankan aspek akademik, tapi juga memperkuat pendidikan Agama Hindu.

Kariyasa, mengungkapkan Sekolah Rakyat akan dirancang untuk menjadi sebuah solusi untuk mengurangi kesenjangan dan membuka akses pendidikan secara luas, terutama bagi kalangan yang selama ini terpinggirkan karena keterbatasan ekonomi. “Sekolah ini akan berbentuk boarding school, diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Makan dan operasional ditanggung negara, dan tidak dikenakan biaya apapun,” ujar Kariyasa saat ditemui NusaBali dalam kunjungan kerja di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat (30/5) siang.

Mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali (membidangi Pendidikan) ini menyebutkan, Sekolah Rakyat hampir sama dengan Sekolah SMA/SMK Bali Mandara yang terletak di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. SMA/SMK Bali Mandara Buleleng sebagai contoh awal model pendidikan berasrama di Bali. Sekolah tersebut menjadi inspirasi atas keberhasilannya mendidik siswa, terutama dari latar belakang ekonomi lemah yang kemudian bisa mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. 

Kariyasa yang juga Ketua Tim Reses Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, sudah ada satu sentra pendidikan yang dibangun di Kabupaten Tabanan dan telah menerima 70 siswa. “Tahun depan, dua sekolah serupa akan dibangun di Karangasem, dan sudah ada empat kabupaten lain yang mengajukan proposal pendirian,” tegas politisi asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.

Lebih jauh, Kariyasa yang pernah 4 periode duduk di DPRD Bali menerangkan, pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran akan memperluas jangkauan bantuan pendidikan, termasuk untuk program Sekolah Rakyat yang dirancang khusus bagi siswa dari keluarga tidak mampu. “Ini menjadi pembahasan di DPR, karena dengan penganggaran yang tepat sasaran, akan lebih banyak siswa yang bisa dibantu dalam sekolah rakyat itu,” jelasnya.

Kariasa berharap ke depan, sekolah-sekolah rakyat bernuansa Hindu dapat tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali, bahkan kalau bisa hingga ke tingkat kecamatan. “Kalau bisa ada satu di setiap kecamatan. Ini bukan sekadar sekolah, tapi juga instrumen percepatan pengentasan kemiskinan,” kata Kariyasa. 

Menurutnya, dari sekitar 26.000 lulusan SMA setiap tahun di Bali, hanya sekitar 2.000 di antaranya yang terjangkau program bantuan pendidikan. Artinya, masih ada puluhan ribu siswa yang belum mendapat akses subsidi pendidikan yang layak.  Ia juga menyebut pembangunan dari program ini berjalan sejak tahun ini dan diharapkan terus memperlihatkan hasil positif.

Pihaknya mendorong agar program ini memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak berhenti hanya sebagai inisiatif sesaat. “Itu harus dibuat peraturan-peraturan untuk mendukung seperti peraturan presiden, peraturan menteri ataupun turunannya, agar nanti benar-benar program ini berkelanjutan dan benar-benar nanti fokus untuk penuntasan kemiskinan secara nasional,” tegas Kariyasa.

Kariyasa mengingatkan agar pembangunan sekolah tidak bersifat simbolis semata, melainkan dilakukan merata sesuai dengan sebaran kemiskinan. “Jangan hanya dibangun satu sekolah saja, tapi ini harus merata di setiap daerah,” tegasnya.

Sementara Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI mendukung penuh inisiatif ini. Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija, menyatakan selain pembangunan fisik sekolah, pihaknya juga tengah mendorong sertifikasi guru-guru Widyalaya (satuan pendidikan formal yang berciri khas keagamaan Hindu) agar bisa mendapatkan tunjangan melalui Program Profesi Guru (PPG).  “Kami juga sedang mendorong agar guru-guru Widyalaya bisa mendapatkan sertifikasi, sehingga bisa memperoleh insentif dari PPG,” katanya.

Duija menambahkan sertifikasi guru agama Hindu kini sudah berjalan sangat baik di Bali. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan mendukung keberhasilan Sekolah Rakyat bernuansa Hindu.

Pendirian Sekolah Rakyat bernuansa Hindu menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan. Dengan dukungan kebijakan, pendanaan, dan regulasi yang konsisten, sekolah ini diharapkan tak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga rumah kedua bagi generasi penerus Bali yang lebih kuat secara spiritual, sosial, dan akademik. t,nat
Read Entire Article