Prabowo akan Hapus Sistem Outsourcing, Umumkan Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh

Pengumuman itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia. Dewan ini, lanjutnya, akan bertugas memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungannya terhadap usulan penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan para buruh. Ia menyebut, Dewan Kesejahteraan Buruh akan turut mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.

"Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujar Presiden. Langkah-langkah lain yang juga diumumkan termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU perlindungan pekerja laut serta sektor perikanan. Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa negara tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidakadilan terhadap para buruh. "Bila perlu, negara akan turun tangan," tegasnya.

Pidato Presiden Prabowo ini disambut antusias oleh para pimpinan serikat buruh, termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang turut hadir dalam peringatan May Day kemarin.

Presiden Prabowo juga berjanji mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pemilik perusahaan di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam waktu dekat. Di hadapan ratusan ribu buruh dari berbagai serikat saat peringatan May Day 2025, Prabowo menjelaskan pertemuan itu untuk mencari titik temu antara serikat buruh dengan kelompok pemilik usaha.

“Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan. Kita akan duduk bersama-sama,” katanya. Presiden menyebut dirinya bakal mengingatkan para pemilik usaha untuk tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, dan meninggalkan kelompok buruh. “Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” kata Presiden kepada para pemilik usaha. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan, kita memberi subsidi listrik, bantuan tunai langsung. Total, biaya yang kita gelontorkan (mencapai) Rp500 triliun. Ini terus kita jaga agar rakyat kita tidak menderita,” kata Presiden disambut sorak-sorai ribuan buruh. Presiden Prabowo menghadiri langsung peringatan May Day 2025 di Lapangan Silang Monas, Kamis pagi, didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam acara yang sama, Presiden juga didampingi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Di panggung acara, peringatan May Day 2025 turut dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Kemudian, Presiden berpidato selama kurang lebih sejam dengan didampingi oleh empat tokoh buruh, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day merupakan momentum untuk memperjuangkan isu-isu kaum buruh, khususnya di Indonesia. “May Day is not a holiday, May Day is struggling on labor issues. May Day bukan tentang libur kaum buruh, May Day adalah tentang bagaimana mengingat kembali penderitaan kaum buruh untuk memperjuangkan isu-isu kaum buruh,” kata Said saat peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas, Jakarta, Kamis kemarin.

Ia mengatakan May Day berawal dari peristiwa Chicago berdarah atau yang dikenal juga dengan istilah insiden Haymarket. Ketika itu, kata dia, ratusan ribu buruh di Amerika Serikat mengalami kekerasan karena memperjuangkan hak mereka yang disebut “tiga delapan”. “Delapan jam kerja, delapan jam istirahat, dan delapan jam untuk bersosialisasi. Sangat sederhana. 100 ribu dibantai. Selokan-selokan penuh darah,” ucapnya.

Namun, Said bersyukur karena pada peringatan Hari Buruh Internasional di Indonesia tahun ini, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri Kabinet Merah Putih datang menyambangi para buruh di lapangan Monas. “Ini menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia, khusus orang kecil,” ucap Said. Di hadapan Presiden, Said Iqbal menyampaikan enam isu yang diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu menghapus alih daya (outsourcing), membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK), dan memberikan upah layak. Kemudian, membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan memberantas korupsi melalui RUU Perampasan Aset. 7 ant