ARTICLE AD BOX
Pramono menyampaikan rencana ini usai berdiskusi dengan Gubernur Banten Andra Soni dan berencana melibatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Untuk Transjabodetabek ini akan kami gratiskan dalam jangka menengah-panjang,” ujarnya saat ditemui di Halte Transjakarta Blok M, Jakarta Selatan, pada Kamis (24/4/2025).
Peluncuran Rute dan Sistem Subsidi
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih mengenakan tarif normal Transjabodetabek sebesar Rp3.500. Namun, Pramono menegaskan bahwa setelah enam trayek baru beroperasi secara optimal, kebijakan pembebasan tarif akan mulai diterapkan. Meski belum menyebutkan waktu pasti, ia telah meminta Dinas Perhubungan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait untuk menyelesaikan seluruh rute Transjabodetabek pada 2025.
“Teman-teman yang ada di Bekasi, Tangerang Selatan, Tangerang, Depok, Bogor, bahkan mungkin sampai Cianjur, kalau akan datang ke Jakarta selama masa golongan ini dibebaskan, maka dia akan dibebaskan,” kata Pramono.
Rute pertama Transjabodetabek, S61 Alam Sutera-Blok M, telah resmi diluncurkan pada Kamis (24/4/2025). Selain itu, lima rute baru sedang disiapkan, yaitu:
- • PIK 2-Pluit
- • PIK 2-Jembatan Baru
- • Kota Wisata-Cawang via Jatiasih
- • Binong-Grogol
- • Jatijajar-Kampung Rambutan
Integrasi Tarif dan Dampak Layanan
Pramono memastikan adanya integrasi tarif, sehingga penumpang Transjabodetabek tidak perlu membayar lagi saat melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta. Saat ini, sekitar 70 ribu penumpang per hari menikmati layanan transportasi gratis di Jakarta, dan jumlah ini diperkirakan meningkat signifikan setelah seluruh rute Transjabodetabek beroperasi.
Untuk mendukung ekspansi, Pramono telah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Direktur Utama Transjakarta untuk mempersiapkan perluasan layanan ke wilayah yang belum terjangkau. Langkah ini diharapkan memudahkan mobilitas warga dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, hingga Cianjur.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi publik. Dengan menggratiskan tarif Transjabodetabek, Pramono berharap dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, mengatasi kemacetan, dan mendukung ekonomi masyarakat di wilayah Jabodetabek.
Meski demikian, Pramono belum merinci skema subsidi atau anggaran yang akan dialokasikan. Dinas Perhubungan diminta untuk segera menyusun rencana teknis agar kebijakan ini dapat direalisasikan tanpa mengganggu kualitas layanan. *ant