Tarif Impor AS Dikecam Dunia, Langkah Balasan Disiapkan

Di sisi lain, AS memperingatkan negara-negara terdampak agar tidak membalas kebijakan ini guna menghindari eskalasi lebih lanjut.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menegaskan bahwa Uni Eropa tidak akan tinggal diam. “Kami siap merespons. Kami sedang merampungkan paket pertama langkah balasan terhadap tarif baja, dan kini kami tengah menyiapkan langkah lebih lanjut untuk melindungi kepentingan serta bisnis kami jika negosiasi gagal,” ujar von der Leyen dalam konferensi pers di Samarkand.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, turut mengkritik kebijakan tersebut. “Jika memang disebut tarif timbal balik, maka seharusnya nol persen, bukan 10 persen. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip kemitraan,” tegasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan bahwa kebijakan ini akan mengubah sistem perdagangan internasional secara mendasar dan justru merugikan AS sendiri. “Dampaknya akan semakin besar seiring waktu dan bersifat negatif bagi ekonomi AS,” ujarnya.

Sebaliknya Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, memperingatkan negara-negara terdampak agar tidak mengambil langkah balasan. “Jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi. Jika tidak membalas, ini adalah batas tertingginya,” ujar Bessent dalam wawancara dengan Fox News.

Gedung Putih menegaskan bahwa AS akan mulai memberlakukan tarif 10 persen terhadap semua impor asing pada 5 April 2025, sementara tarif yang lebih tinggi bagi negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar akan mulai berlaku pada 9 April 2025.

Indonesia menjadi negara terdampak besar karena ditetapkan tarif baru sebesar 32%. Sektor yang diperkirakan paling terdampak adalah produk manufaktur, tekstil, dan komoditas pertanian yang memiliki pangsa pasar besar di AS. Sementara bagi Bali, AS adalah pasar ekspor terbesar dengan pangsa lebih 30% dari keseluruhan ekspor. Adapun komoditas terbesar adalah sektor perikanan.

Ekonom memperkirakan bahwa tekanan terhadap rupiah dapat semakin meningkat jika ketidakpastian perdagangan global terus berlanjut. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mencari strategi mitigasi agar ekspor nasional tetap kompetitif di pasar global meski menghadapi tantangan dari kebijakan proteksionisme AS.