ARTICLE AD BOX
Peningkatan tersebut, menurut Koster, layak didapatkan mengingat beban kerja anggota DPRD cukup berat dalam melaksanakan fungsi penganggaran, pengawasan, dan penyerapan aspirasi ke masyarakat. Adanya peningkatan tunjangan ini juga diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dewan.
Gubernur Koster mengatakan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, tercantum aturan mengenai tunjangan perumahan dan transportasi. Mengingat Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang harus mendengarkan suara konstituennya, maka Koster menilai perlu ditingkatkan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasinya.
“Anggota dewan itu terus didatangi oleh konstituennya, bebannya sangat berat. Karena terpilih menjadi anggota dewan, maka harus memberi respons yang positif kepada konstituennya. Jadi, oleh karena itu, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasinya perlu dikaji kembali untuk ditingkatkan,” ujar Koster saat Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Bali di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (12/3).
Masih berdasarkan regulasi yang sama, peningkatan nilai tunjangan ini tentunya harus dilakukan appraisal (proses penilaian), agar besaran tunjangan dewan agar angkanya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Koster menugaskan Ketua DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Bali untuk segera melakukan kajian appraisal. “Titiang (saya) menyarankan memakai pola maksimal, agar kinerjanya juga maksimal dan sinerginya harus bagus,” ucap Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Peningkatan tunjangan ini diusulkan Koster, mengingat dirinya pernah berpengalaman mengemban tugas di legislatif. Seperti diketahui, sebelum menjabat Gubernur Bali, Koster beberapa kali duduk menjadi Anggota DPR RI di Senayan. Koster mengaku sudah pernah merasakan beratnya menjadi anggota dewan. “Sulit, saya pernah merasakan menjadi anggota dewan. Jadi kita harus dukung kinerja dewan kita baik di provinsi, kabupaten, dan kota se-Bali. Supaya kompak dan meningkatkan kinerjanya,” pungkas Koster. 7 ind