Praktisi Pariwisata Dukung Pemberian Insentif bagi Pecalang

“Sudah saatnya kita memperkuat eksistensi pecalang dengan memberikan insentif dan proteksi. Mereka adalah unsur pengamanan berbasis budaya dan kearifan lokal yang tampil dengan aura spiritual yang disegani oleh semua kalangan baik warga lokal, perantau, maupun wisatawan mancanegara,” ujar Puspa Negara, Kamis (15/5).

Puspa Negara menambahkan, selama ini pecalang telah terbukti lugas dan disegani serta memainkan peran penting sebagai kekuatan pertahanan budaya lokal. Karena itu, dia menilai sudah waktunya pemberian insentif tidak hanya menjadi wacana, tetapi direalisasikan secara konkrit dengan landasan hukum yang jelas.

“Saya mendukung penuh pemikiran yang mengarah pada pemberian insentif. Namun jangan hanya berhenti di sana. Pecalang kerap menghadapi risiko saat bertugas, bahkan sampai terancam secara fisik seperti dalam kasus pemukulan pecalang di Besakih. Maka tunjangan risiko kerja dan jaminan kesehatan wajib diberikan,” katanya.

Menurut Puspa Negara, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badung yang mencapai Rp 10,7 triliun pada 2025, sangat memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan insentif dan tunjangan kepada pecalang. Terlebih Badung selama ini dikenal konsisten dalam memberikan penghargaan kepada para pelaku budaya dan adat.

Puspa Negara juga menyinggung adanya pungutan terhadap wisatawan mancanegara sebesar Rp 150 ribu yang dikelola Pemprov Bali. Dana tersebut dinilainya dapat diarahkan untuk memperkuat pertahanan budaya dan lingkungan, termasuk pemberian dukungan kepada pecalang melalui skema distribusi ke kabupaten/kota.

“Saya juga dengar dukungan ini datang dari banyak pihak, mulai dari Bupati Badung, teman-teman anggota DPRD Badung, Gubernur Bali, hingga Kejati Bali. Maka langkah pemberian insentif ini harus segera direalisasikan,” harap Puspa Negara.

Sebagai tindak lanjut konkret, Puspa Negara mengusulkan agar nomenklatur terkait insentif dan tunjangan bagi pecalang dimuat dalam perubahan APBD Badung Tahun Anggaran 2025. “Ini penting untuk memperkuat eksistensi pecalang, mengingat pecalang telah terbukti menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan di desa adat,” katanya. 7 ol3